Skip to main content

Sama-Sama ASN Ini Perbedaan PNS Dan PPPK Lengkap!

Sama-Sama ASN Ini Perbedaan PNS Dan PPPK Lengkap!


Sama-Sama ASN Ini Perbedaan PNS Dan PPPK Lengkap! - ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah salah satu profesi yang ada di Indonesia yang tetap ramai peminatnya hingga saat ini. Terlihat dari tetap banyaknya pendaftar saat penerimaan pegawai dilaksanakan. Hal ini tidaklah mengherankan, karena profesi ASN menawarkan berbagai fasilitas dan jaminan bagi siapapun yang berhasil masuk ke dalam profesi tersebut. 

Sebut saja fasilitas gaji pokok, tunjangan, jaminan kesehatan, dan jaminan hari tua merupakan beberapa faktor penyebab tetap banyaknya orang-orang yang berminat menjadi ASN. Belum lagi status sosial yang akan terangkat jika seseorang berhasil menjadi pegawai ASN, secara tidak langsung juga manjadi pendorong banyak orang untuk bisa menjadi pegawai ASN.

Sebelum masa berlakunya UU No. 05 tahun 2014 tentang ASN, profesi ASN hanya terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil). Namun setelah berlakunya UU ASN, profesi ASN kini terdiri dari PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Meskipun sama-sama disebut ASN, baik PNS maupun PPPK memiliki sistem yang cukup berbeda. Jika anda berminat menjadi pegawai ASN atau hanya sekedar ingin tahu perbedaan PNS dan PPPK, berikut akan saya sampaikan informasi lengkapnya.

Sama-sama ASN ini Perbedaan PNS dan PPPK Lengkap!

Pengertian ASN, PNS dan PPPK

Dalam UU No. 05 tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa ASN adalah PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas pemerintahan atau tugas negara yang digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa PNS maupun PPPK sama-sama sebagai pegawai pemerintah yang diangkat dan memiliki tugas tertentu yang digaji dengan besaran tertentu sesuai undang-undang.

Masih dalam UU ASN, disebutkan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Berdasarkan keterangan tersebut, terlihat bahwa terdapat perbedaan PNS dan PPPK yaitu pada status kepegawaian nya. Jika ASN yang diangkat dari PNS, maka statusnya adalah sebagai pegawai tetap. Sedangkan ASN yang diangkat dari PPPK, maka statusnya adalah sebagai pegawai kontrak.

Perbedaan PNS dan PPPK

Selain perbedaan dalam status kepegawaian nya, masih ada beberapa perbedaan PNS dan PPPK yang cukup signifikan. Hal ini meliputi persyaratan, sistem penerimaan, gaji dan tunjangan, jaminan sosial, dan jenjang karir.

Landasan Hukum

Landasan hukum manajemen PNS, tertuang dalam PP No. 11 tahun 2017 dan perubahan nya yaitu PP No. 17 tahun 2020. Sedangkan landasan hukum manajemen PPPK, tertuang dalam PP No. 49 tahun 2018. Dalam PP tersebut, dijelaskan berbagai mekanisme mulai dari penerimaan hingga masa pensiun pegawai.

Persyaratan

Secara umum, persyaratan untuk melamar menjadi PNS dan PPPK sama yaitu warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana, bukan merupakan pengurus partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan tertentu, dan persyaratan lain nya.

Perbedaan PNS dan PPPK terletak pada batas usia pelamar. Jika PNS, membatasi usia pelamar antara 18 hingga 35 tahun pada tahun pendaftaran, maka PPPK membatasi usia pelamar antara 20 tahun hingga 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, PPPK diharapkan menjadi solusi atas banyaknya tenaga honorer kategori 2 yang tidak bisa mengikuti seleksi penerimaan PNS karena terkendala usia yang telah melewati 35 tahun. Padahal, tenaga honorer kategori 2 telah bekerja dan mengabdi selama lebih dari 5 tahun bahkan hingga puluhan tahun, namun gaji dan kesejahteraan ekonomi nya kurang.

Sistem Seleksi Penerimaan

Perbedaan PNS dan PPPK selanjutnya terletak pada sistem seleksi penerimaan. Meskipun sama-sama menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) untuk beberapa tes yang dilakukan sehingga sulit untuk melakukan kecurangan, namun pelaksanaan teknis seleksi nya cukup berbeda.

Dalam seleksi penerimaan PNS, terdiri dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan seleksi kompetensi bidang (SKB). 
  • Seleksi administrasi dilakukan untuk melihat kesesuaian antara persyaratan formasi jabatan dengan kualifikasi pelamar. 
  • Seleksi kompetensi dasar dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kompetensi dasar PNS dengan kompetensi dasar yang dimiliki pelamar. Dalam seleksi kompetensi dasar, terdapat 3 tes yang berkesinambungan yang meliputi tes karakteristik pribadi (TKP), tes intelegensia umum (TIU), dan tes wawasan kebangsaan (TWK).
  • Seleksi kompetensi bidang dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kompetensi bidang jabatan dengan kompetensi bidang yang dimiliki pelamar. Dalam seleksi kompetensi bidang, ada beberapa formasi jabatan yang melakukan tes fisik dan wawancara selain tes dengan sistem CAT.
Dalam seleksi penerimaan PPPK, hanya terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
  • Seleksi administrasi dilakukan untuk melihat kesesuaian persyaratan administrasi dan kualifikasi jabatan dengan kualifikasi pelamar.
  • Seleksi kompetensi dilakukan untuk melihat kesesuaian kompetensi jabatan yang dibutuhkan dengan kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio kultural yang dimiliki pelamar.

Gaji dan Tunjangan

Seperti keterangan di atas, bahwa banyak masyarakat Indonesia yang berminat menjadi ASN karena alasan gaji dan tunjangan yang telah ditentukan. Meskipun gaji dan tunjangan antara PNS dan PPPK sama-sama ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja, namun terdapat perbedaan signifikan dalam mekanisme gaji dan tunjangan keduanya.

Gaji pokok PNS saat ini diatur dalam PP No. 15 tahun 2019, sedangkan gaji pokok PPPK saat ini diatur dalam Perpres No. 98 tahun 2020. Sebagai perbandingan, PNS dengan pangkat terendah dan masa kerja 0 tahun akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 1.560.800. Sedangkan gaji PPPK dengan pangkat terendah dan masa kerja 0 tahun adalah Rp 1.794.900.

Sebagai perbandingan lainnya, PNS dengan pangkat tertinggi dan masa kerja 32 tahun dapat menerima gaji hingga Rp 5.901.200. Sedangkan PPPK dengan pangkat tertinggi dan masa kerja 32 tahun dapat menerima gaji hingga Rp 6.786.500. Mengenai tunjangan PNS dan PPPK, sama-sama mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya sesuai peraturan.

Jaminan

Selain gaji dan tunjangan, PNS dan PPK juga berhak atas berbagai jaminan. Namun ada yang berbeda antara jaminan yang didapat oleh PNS dengan PPPK. 

Jika PNS maka jaminan yang didapatkan meliputi jaminan pensiun dan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sedangkan PPPK maka jaminan yang didapatkan meliputi jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka terlihat bahwa perbedaan PNS dan PPPK terletak pada adanya jaminan pensiun. Ketiadaan jaminan pensiun pada PPPK sempat menimbulkan keresahan di masyarakat. Namun pemerintah telah memberikan solusi dengan menyarankan kepada PPPK untuk mendaftar jaminan pensiun secara mandiri melalui PT Taspen.

Jenjang Jabatan dan Karir

Jika merujuk pada PP No. 11 tahun 2017, jabatan PNS terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Sedangkan, jika merujuk pada PP No. 49 tahun 2018, jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK adalah jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi.

Jenjang jabatan administrasi terdiri dari jabatan pelaksana, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. Jenjang jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jenjang jabatan pimpinan tinggi terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama.

Rangkuman Perbedaan PNS dan PPPK


Perbedaan PNS PPPK
Landasan Hukum PP No. 11 tahun 2017 dan PP No. 17 tahun 2020 PP No. 49 tahun 2018
Persyaratan 18 hingga 35 tahun 20 tahun hingga 1 tahun sebelum batas usia pensiun
Sistem Seleksi Penerimaan Seleksi administrasi, SKD dan SKB Seleksi administrasi, dan seleksi kompetensi
Gaji dan Tunjangan PP No. 15 tahun 2019, Gaji terendah Rp 1.560.800, Gaji tertinggi Rp 5.901.200 Perpres No. 98 tahun 2020, Gaji terendah Rp 1.794.900, Gaji tertinggi Rp 6.786.500
Jaminan Ada jaminan pensiun Tidak ada jaminan pensiun tetapi bisa mendaftar jaminan pensiun secara mandiri
Jenjang Jabatan dan Karir Jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi Jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi

Demikian informasi tentang perbedaan PNS dan PPPK lengkap. Semoga bermanfaat.

Referensi:
  • UU No. 5 tahun 2014
  • PP No. 11 tahun 2017
  • PP No. 49 tahun 2018
  • PP No. 15 tahun 2019
  • Perpres No. 98 tahun 2020
Newest Post
Kebijakan Komentar: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar anda akan ditinjau terlebih dahulu sebelum dapat diterbitkan.
Buka Komentar
Tutup Komentar