Persyaratan Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, dan Taspen

Persyaratan Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, dan Taspen

Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, dan Taspen - Setelah para CPNS resmi dilantik menjadi PNS, terdapat beberapa administrasi yang harus dilengkapi. Beberapa administrasi tersebut diantaranya adalah pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu), dan kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).

Kartu-kartu tersebut sebaiknya segera diajukan pembuatannya ketika CPNS sudah resmi dilantik sebagai PNS agar tidak menghambat administrasi kepegawaian yang lainnya. Nah, pada tulisan kali ini, saya akan membagikan informasi tentang persyaratan pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, dan Taspen bagi para PNS yang mungkin dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Namun perlu diketahui sebelumnya bahwa informasi yang saya berikan dalam tulisan ini bersifat umum. Setiap instansi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat meminta persyaratan yang berbeda untuk pembuatan kartu-kartu tersebut sesuai kebijakan instansi masing-masing.

Silahkan konsultasikan dengan badan kepegawaian daerah anda masing-masing untuk mendapat informasi yang lebih akurat mengenai syarat pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, dan Kartu Taspen.

Syarat Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, dan Taspen

Syarat Pembuatan Kartu Pegawai

Karpeg atau Kartu Pegawai merupakan kartu identitas yang diberikan pada seseorang yang telah resmi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Karpeg dibuat dengan tujuan memberikan bukti dan jaminan bahwa pemilik identitas yang tertera pada Kartu Pegawai adalah benar-benar seorang PNS.

Kartu Pegawai berlaku selama pemegang kartu masih berstatus sebagai PNS. Namun jika yang bersangkutan telah berhenti atau tidak menjadi PNS lagi, maka secara otomatis Kartu Pegawai juga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sesuai Keputusan Kepala BAKN Nomor: 01/KEP/1994 Tanggal 07 Januari 1994, Kartu Pegawai digunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam pengurusan:

  • Kenaikan Pangkat
  • Kenaikan Gaji Berkala
  • Pensiun
  • Dll

Lalu apa saja syarat pembuatan Kartu Pegawai? Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

  • Surat pengantar dari SKPD/Unit Kerja
  • Fotocopy SK CPNS (80%)
  • Fotocopy SK PNS (100%)
  • Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar
  • Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Latsar/Diklat Prajabatan CPNS

Syarat Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami

Kartu Istri/Kartu Suami adalah kartu identitas istri/suami PNS yang ditetapkan untuk memberikan jaminan bahwa identitas yang tertera pada kartu merupakan istri/suami sah dari PNS. Dasar hukum Karis/Karsu diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 dan SE. BAKN. No. 08/ SE/ 1983 tanggal 26 April 1983 jo. SE Ka. BAKN No. 48/ SE/ 1990 tanggal 22 Desember 1990.

Karis/Karsu merupakan kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pengurusan pensiun maupun administrasi kepegawain lainnya. Karis/Karsu berlaku selama pemegang kartu menjadi suami/istri sah PNS dan tidak berlaku lagi jika PNS berhenti tanpa hak pensiun.

Berikut ini adalah persyaratan pembuatan Karis/Karsu:

  • Surat pengantar dari SKPD/Unit Kerja
  • Fotocopy SK CPNS (80%)
  • Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir
  • Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar
  • Fotocopy buku nikah
  • Laporan perkawinan pertama

Syarat Pembuatan Kartu Peserta Taspen

Kartu peserta Taspen adalah kartu identitas yang harus dimiliki seorang PNS. Kartu Taspen merupakan bukti keikutsertaan asuransi sosial pada PT Taspen (Persero) yang memberikan jaminan keuangan bagi pensiunan PNS atau kepada ahli waris bagi peserta yang telah meninggal dunia.

Dasar hukum mengenai kartu Taspen ini diatur dalam PP No. 25 Tahun 1981 dan PP No. 26 Tahun 1981. Adapun persyaratan pembuatan kartu Taspen adalah sebagai berikut:

  • Surat pengantar dari SKPD/Unit Kerja
  • Fotocopy SK CPNS (80%)
  • Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir
  • Fotocopy Kartu Pegawai
  • Fotocopy daftar gaji terakhir
  • Surat Tugas
  • Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)

Kesimpulan

Kartu Pegawai, Karis/Karsu, dan Taspen merupakan administrasi yang harus dimiliki oleh setiap CPNS yang sudah dilantik resmi menjadi PNS. Kartu-kartu tersebut digunakan untuk melengkapi setiap saat pengurusan administrasi kepegawaian.

Informasi tentang Syarat Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, dan Taspen yang saya tuliskan ini bersifat umum. Jika terdapat perbedaan pada setiap instansi, maka itu merupakan kebijakan dari masing-masing instansi, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Demikian informasi tentang Syarat Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, dan Taspen yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat.

Referensi:

  • https://lampung.kemenag.go.id/
  • https://bkpsdmd.brebeskab.go.id/
  • https://bkd.sumbarprov.go.id/
  • https://bkpsdm.belitung.go.id/
Tinggalkan Komentar
Komentar anda akan ditinjau terlebih dahulu sebelum dapat diterbitkan.
Pastikan anda mencentang "beri tahu saya" atau "notify me" untuk mendapat pemberitahuan jika komentar anda sudah ditanggapi.